Pak Harto DI MASA DWIKORA^¹

Pada tanggal 1 Mei 1963, saya diangkat menjadi Panglima Komando Strategis Angkatan Darat (Kostrad) dan kembalilah saya dengan kesibukan rutin.

Sementara itu, situasi politik di dalam negeri tambah tidak menentu. PKI menggusur-gusur partai-partai dan ormas-ormas lainnya dengan menyatakan dirinya yang paling revolosuiner, sedang yang lain, yang menentangnya ditunjuknya sebagai “kontra revolusi”. Sedikit-sedikit tuduhan “kontra revolusi” itu terdengar dan telunjuk ditudingkan kepada pihak-pihak yang tidak mau diseret oleh PKI atau yang menentangnya. PKI meneriakkan “Yang tidak bersama kita adalah musuh kita”. Maksudnya, yang tidak mengikuti langkah PKI adalah lawannya”.

PKI terus mengipas-ngipas Bung Karno. Dan orang-orang yang ada di sekitar Presiden itu tidak ada yang berani menyampaikan pendapat mereka yang berlainan.

Gambaran politik waktu itu sudah jelas: adanya perselisihan yang tajam antara Angkatan Darat, golongan Islam yang anti komunis dan golongan nasionalis yang anti komunis di satu pihak, dengan apa yang dinamakan golongan “progresif revolusioner” alias PKI dan yang bisa disertakan dengan PKI di pihak lainnya.

Sementara itu saya sering risau karena didatangi anak buah yang meminta pendapat dan penilaian saya. Juga mereka menunjukkan tarikan muka seperti mendesak, ingin mendapat keterangan mengapa saya diam. Saya jawab, “Saya tidak buta. Saya telah melapor kepada atasan tentang keadaan. Situasi memang serius. Tetapi saya tidak mendapat reaksi apa-apa. Apa lagi dapat saya lakukan lebih dari itu ?”

Keadaan memang menekan sementara suasana terasa pengap. Sampai-sampai pasa suatu ketika saya berfikir selintas untuk berhenti saja dari kedinasan dan pindah tempat kerja, menjadi supir taksi atau menjadi petani. Dalam setengah gurau, pernah saya ceritakan pikiran selintas ini kepada teman. Tapi sahabat saya itu Cuma menyambung senyum saya dengan tertawa, lalu membelokkan percakapan kami kepada soal-soal yang ringan.

Tanggal 16 September 1963 terbentuklah Federasi Malaysia.

Presiden Soekarno yang sebelumnya telah membuat langkah-langkah menghalang-halangi lahirnya negara bentukan baru itu, sangat marah dengan kejadian ini dan menilainya sebagai suatu pelanggaran terhadap kesepakatan yang sudah ditetapkan terdahulu. Presiden Soekarno menganggap “Malaysia” ini sebagai proyek neokolonialisme Inggris.

Berkenaan dengan itu kita patut menengok ke belakang.

Pada tahun 1962, terjadi pemberontakan anti Malaysia di Brunei. Bung Karno melihat, pemberontakan itu patut didukung. Pendiriannya berkenaan dengan ini adalah bahwa “Indonesia selalu berjuang untuk membela hak penentuan nasib sendiri dari semua bangsa di dunia”

Katanya lagi, “Gerilyawan dari Indonesia menyokong pemberontakan di Brunei itu. Brunei telah menyokong revolusi Indoensia di masa yang lalu dengan sukarelawan, makanan, dan uang. Perdana Menteri dari pemerintahan pemberontakan itu, Azhari, pernah jadi kapten pada TNI”.

Dalam proses ke arah pembentukan “Malaysia” itu pernah dilaksanakan pertemuan-pertemuan puncak pemerintah Malaysia, Filipina, dan Indonesia. Presiden Soekarno pernah berunding dengan Tengku Abdul Rachman Putera di Tokyo, di bulan Juni 1963.

Sebentar reda suhu politik berkenaan dengan rencana pembentukan “Malaysia” itu. Tetapi kemudian Bung Karno berteriak lagi karena PM Tengku Abdul Rachman menandatangani dokumen mengenai pembentukan Federasi Malaysia satu bulan lebih setelah pertemuan mereka berdua di Tokyo itu. Bung Karno menunjukkan kekesalannya, dengan menyebutkan di depan umum, bahwa “Pemerintah Indonesia telah dikentuti”. Bung Karno kelihatan ngambek benar terhadap Tengku, karena ingat juga, bahwa Tengku adalah seorang yang telah membantu pemberontakan-pemberontakan yang melawan Bung Karno dengan membiarkan mereka tinggal dan berkeliaran di Malaya.

“Maphilindo”, yakni Malaysia, Filipina, dan Indonesia, terdengar seolah-olah akan menyelesaikan persoalan. Tetapi ternyata tidak mampu.

Sementara itu persoalan “Malaysia” ini sudah berada di tangan PBB.

Diplomasi terus berjalan.m Pertemuan puncak dari tiga kepala negara, Malaya, Filipina dan Indonesia dilangsungkan pada akhir Juli 1963 di Manila.

Pertemuan manila itu menghasilkan tiga dokumen yang antara lain menyebutkan, bahwa ketiga kepala negara yang berunding mufakat untuk meminta Sekjen PBB menyelidiki keinginan rakyat di daerah-daerah yang akan dimaksukkan ke dalam Federasi Malaysia itu. Indonesia dan Filipina menyambut baik bilamana keinginan rakyat telah diselidiki oleh suatu otoritas yang bebas dan tidak memihak, yaitu Sekjen PBB atau wakilnya.

Sepulang dari Manila, Bung Karno bukan menjadi cerah dan gembira. Tanggapan mengenai “Malaysia” itu malahan mendorongnya supaya Indonesia lebih siaga. Tentunya pelbagai informasi mengenai masalah ini masuk kepadanya dari pelbagai jurusan, diantaranya dari PKI yang waktu itu sedang giat-giatnya menjalankan programnya, antara lain dengan rencananya untuk membentuk “Angkatan ke-V” yang kami tolak”.

Semula pembentukan Federasi Malaysia itu akan dilakukan pada tanggal 31 Agustus 1963 di London. Tapi kemudian rencana itu diundur. Dan kenyataan membuktikan, bahwa pada tanggal 16 September 1963, walaupun misi PBB belum menyampaikan hasil laporan penyelidikannya mengenai kehendak rakyat di daerah-daerah yang akan dimasukkan ke dalam yang disebut Malaysia itu, pembentukan Malaysia tetap dilaksanakan.

Maka demonstrasi pun terjadi di Kuala Lumpur terhadap Kedutaan Besar RI dan begitu juga di Jakarta terhadap Kedutaan Besar Malaysia dan Inggris.

Sudah bisa diramalkan sebelumnya, bahwa hal itu akan terjadi. Dan kenyataan menunjukkan lebih lagi. Sebab kemudian, pada tanggal 17 September 1963 Pemerintah RI memutuskan hubungan diplomatik dengan pemerintahan Kuala Lumpur.

Berkorbarlah api yang disulut sewaktu Presiden Soekarno menyerukan Komando Pengganyangan Malaysia yang dikenal dengan Dwi-Komando-Rakyat atau singkatannya “Dwikora”, dalam sebuah apel besar Sukarelawan di Jakarta 3 Mei 1964. “Dwikora” itu menetapkan: perhebat ketahanan Revolusi Indonesia dan bantu perjuangan Revolusioner rakyat Serawak dengan menggagalkan pembentukan negara boneka Malaysia.

Situasi terasa amat berbahaya. Di wajtu-waktu yang meresahkan ini lahir anak kami yang keenam, seorang perempuan, yang kami beri nama Siti Hutami Endang Adiningsih. Kelahirannya pada tanggal 23 Agustus 1964 melewati operasi. Hari kelahiran istri saya tanggal 23 Agustus 1923. Jadi pada ulang tahunnya yang ke 41, hadiahnya operasi melahirkan anak kami yang keenam. Ceritanya aneh tapi nyata. Pada waktu istri saya mengandung tua, saya mengikuti latihan terjun payung.

Rupanya ada yang memberi tahu bahwa latihan terjun payung itu berat, jungkir-balik, bisa menyangku di pohon, dan lain sebagainya. Ternyata berita itu berpengaruh pada istri saya dan bayi yang dikandungnya. Letak bayi sungsang. Dokter telah berusaha membetulkan, tetapi kembali lagi sungsang. Untuk keselamatan ibu dan bayi. Dokter memutuskan operasi. Setelah operasi berhasil, saya masih sempat menyelesaikan latihan terjun payung karena tinggal terjun terakhir, ialah pada malam hari. Semua latihan terjun dapat saya ikuti dan dinyatakan lulus. Sebagai Panglima Kostrad, dengan selesainya latihan terjun itu, saya dapat mengetahui dan merasakan suka duka pasukan payung . Saya lebih siap menghadapi kemungkinan. Suasana konfrontasi dengan Malaysia makin panas.

Maka dibentuklah komando dalam rangka Dwikora itu. Panglimanya dipilih Omar Dhani. Rupanya mereka punya keyakinan bahwa yang bisa memimpin perang bukan hanya Angkatan Darat, tetapi juga angkatan lainnya. Karena itulah, maka pimpinannya dipercayakan kepada Angkatan Udara.

Pada Tanggal 2 September 1964 ditetapkan susunan Komando Siaga (KOGA) dengan panglimanya Laksamana (U) Omar Dhani. Wakil panglimanya ialah Laksamana (L) Mulyadi dan Brigjen A. Wiranatakusumah. Kepala stafnya Komodor (U) Leo Watimena.

Ternyata kemudian terjadi kekacauan. Dan saya dipanggil untuk menjadi Wakil Panglima dalam Komando bentukan baru.

Tanggal 28 Februari 1965, jadi setelah lima bulan kemudian setelah dibentuknya KOGA, Presiden mengubah KOGA itu dengan membentuk “Komando Mandala Siaga” (KOLAGA). Sekarang saya diangkat menjadi Wakil Panglima I KOLAGA tiu sementara panglimanya tetap bekas Panglima KOGA, Omar Dhani. Yang diangkat jadi Wakil Panglima II ialah Laksamana (L) Mulyadi. Kepala stafnya tetap Leo Watimena yang sudah jadi Laksda. (U). Ia didampingi oleh wakil Kepala Staf Brigjen A. Satari.

Saya ingat, waktu itu baru saja dijalankan operasi seperti pola “Trikora” dengan infiltrasi dan menerjunkan pasukan dan sebagainya dengan pesawat. Tetapi infiltrasi itu tidak ada yang berhasil, bahkan pesawatnya masuk laut. Dengan ini terbukti bahwa melaksanakan tugas serupa “Trikora” itu tidak segampang seperti dikira sementara orang.

Maka setelah saya diangkat jadi Wakil Panglima KOLAGA, saya mengadakan perjalanan inspeksi ke daerah Indonesia di bagian utara Kalimantan dan ke Sumatera Utara. Direncanakan dari daerah-daerah itu akan dilancarkan serangan terhadap Malaysia, memenuhi ketetapan Dwikora. Saya melihat berbagai hal yang tidak beres. Maka saya mencoba membenahi keadaan yang kusut itu. Tetapi karena kegiatan operasinya sedang berjalan, pola itu harus melanjut. Operasi infiltrasi dengan penerjunan udara sudah gagal, tidak mungkin dilanjutkan. Karena itu, saya ubah dengan pembentukan kantong-kantong lebih dulu, dengan menghubungi orang-orang Malaysia yang pro Republik. Jalan yang paling aman hanya dari punggung mereka. Dibangun pos komando gelap di Bangkok, dengan jalur logistik lewat laut Jakarta-Bangkok. Team Ali Murtopo, Ramly dan Benny Moerdani serta Sumendap yang ditugasi. Dan team ini pula yang ditugasi untuk mengadakan kontak-kontak dengan Tun Abdul Razak, Gazali dan Des Alwi dalam menghentikan konfrontasi, setelah G.30.S./PKI digagalkan.

Dalam pada itu, PKI terus meningkatkan agitasinya. Teriakan “Ganyang ini ! Ganyang itu! Ganyang setan Desa! Ganyang setan kota” tak henti-hentinya.

Di pelbagai tempat terjadi keributan. Di Kediri terjadi keributan, Seorang Kiai dan Imam dipukuli oleh orang-orang PKI. Di bandar Bersy, Sumatera Utara, Peltu Sudjono dikeroyok secara beramai-ramai oleh orang-orang PKI sampai meninggal.

PKI menuntut Nasakomisasi di segala bidang. Lalu PKI menuntut Pembentukan “Angkatan ke-V”, yaitu buruh dan tani dipersenjatai. Silsilahnya adalah, PM Chou En Lai menyarankan kepada PKI untuk membentuk “Angkatan ke-V”. Waktu itu kita mengenal empat angkatan disini, yakni Angkatan Darat, Laut, Udara, dan Angkatan Kepolisian. Chou En Lai menjanjjikan 100.000 pucuk senjata ringan secara Cuma-Cuma untuk pembentukan Angkatan ke-V itu.

Pimpinan Angkatan Darat dengan tegas menolak tuntutan PKI itu. Begitu juga pimpinan Angkatan lainnya, kecuali pimpinan AURI, Omar Dhani menyetujui.

Politik luar negeri terus meluncur setelah putusnya hubungan diplomatik Jakarta-Kuala Lumpur. Tetapi persoalan “Malaysia” tidak berhenti sampai di sana. Sementara suntikan RRC masuk Indonesia, Malaysia berusaha untuk diterima menjadi anggota Dewan Keamanan PBB.

Para diplomat kita di New York dicambuk untuk bekerja keras, supaya usaha Malaysia untuk bisa diterima sebagai anggota Dewan Keamanan PBB itu gagal. Maka gebrakan pun yng dilakukan di Jakarta diteruskan ke pusat PBB: “Jika PBB menerima Malaysia menjadi anggota Dewan Keamanan, Indonesia akan keluar, Indonesia akan meninggalkan PBB sekarang”.

Tetapi kondisi dan situasi PBB waktu itu menunjukkan kenyataan, menerima Malaysia menjadi anggota Dewan Keamanan.

Tak selang lama, Presiden Soekarno memutuskan, Indoensia keluar dari PBB, Menlu Subandrio dengan resmi menyatakan sikap Indonesia seperti demikian pada tanggal 1 januari 1965.

Lalu PKI menghebus-hembuskan issue tentang yang disebutnya “Dewan Jenderal” disertai dengan disiarkannya apa yang disebut “Document Gilchrist”. Gilchrist adalah Duta Besar Inggris yang waktu itu bertugas di Indonesia. Dan dokumen yang memakai namanya itu dikatakan ditemukan di rumah Bill Palmer, di Puncak, waktu rumah orang Amerika itu, importir film-film Amerika, di obrak abrik Pemuda Rakyat.

Aidit mengemukakan masalah yang disebutnya “Dewan Jenderal” itu. Subandrio membicarakannya. Sampai ke telinga Presiden Soekarno yang kemudian menanyakan kepada Pangab Letjen A. Yani. Presiden bertanya, “Apa benar ada Dewan Jenderal dalam Angkatan Darat yang katanya bertugas antara lain untuk melakukan penilaian-penilaian terhadap kebijaksanaan yang telah saya gariskan?”. Jenderal Yani menjawab, “Tidak benar, Pak. Yang ada ialah “Wanjakti” (Dewan Jabatan dan Kepangkatan Perwira Tinggi), sebagai panitia untuk mengurus jabatan dan kepangkatan Perwira-perwira Tinggi Angkatan Darat”.

Lalu issue tentang “Dewan Jenderal” itu dikembangkan, tentunya oleh Aidit, dengan menyebutkan, bahwa “ada jenderal-jenderal yang tidak loyal terhadap Pemimpin Besar Revolusi”. Dan akhirnya menyebutkan, bahwa “Dewan Jenderal akan mengadakan coup”.

Issue mengenai “Dewan Jenderal” itu mencapai tingkat yang berkembang sekitar bulan Mei, Juni dan Juli, serta mencapai puncaknya pada bulan Agustus dan September 1965.

Tanggal 4 Agustus 1964 Presiden jatuh pingsan dan muntah-muntah. Kejadian ini dupanya menimbulkan pikiran yang mendesak pada Aidit yang baru kembali dari perjalanannya ke Moskow dan Peking, untuk mengadakan tindakan, yakni merebut kekuasaan. Ia salah terka. Rupanya ia berfikir, lebih baik mendahului daripada didahului oleh Angkatan Darat, seperti yang dibayangkannya sendiri. Maka terjadilah malapetaka di negeri kita ini, berdasarkan pikiran-pikiran mereka yang jahat itu.

Sumber : http://soeharto.co/di-masa-dwikora

Minggu, 11 Agustus 2013