Prajurit Kodam Diponegoro dalam Perjuangan Dwikora

KILAS BALIK PENGABDIAN KODAM IV/DIPONEGORO DARI  MASA KE  MASA

Sepanjang sejarah pengabdiannya, Kodam IV/Diponegoro telah turut mengukir prestasi yang membanggakan, dalam mengawal dan menegakkan kedaulatan, serta mengisi kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945, baik melalui karya pengabdian maupun tugas dalarn lingkup nasional, maupun berskala internasional, antara lain :

10. Dwikora.

Pada tahun 1961 timbul perselisihan antara Indonesia dengan Malaysia. Perselisihan itu karena pembentukan negara Federal Malaysia, yaitu menggabungaan beberapa daerah bekas jajahan Inggris di Asia Tenggara seperti Malaysia, Sabah, Serawak dan sebagainya. Politik konfrontasi yang dianut Pemerintah Orde Lama menyebabkan Indonesia menganggap Malaysia adalah sebagai proyek Nakolim yang pembentukannya dipaksakan oleh Inggris guna mempertahankan kepentingannya di Asia Tenggara.

Gagasan tersebut mendapat dukungan dari pemerintah Inggris kemudian pada bulan Oktober 1961 di London diadakan perundingan mengenai rencana realisasi dari pada Negara federasi. Hasil perundingan tersebut antara lain akan dilaksanakan penelitian terlebih dahulu terhadap rakyat Sabah dan Serawak.

Hasil penyelidikan menunjukkan bahwa rakyat Sabah dan Serawak masih berbeda ‑ beda pendapat. Ada yang setuju tanpa syarat, ada yang setuju dengan syarat dan ada yang berpendapat lain. Setelah dipertimbangkan kemudian dan ada yang berpendapat lain. Setelah dipertimbangkan kemudian pemerintah Inggris dan persekutuan tanah Melayu memutuskan membentuk Federasi Malaysia tanggal 31 Agustus 1963.

Pemerintah Indonesia menentang pembentukan Federasi Malaysia itu. Selain Indonesia, pemerintah Filipina pun menunjukkan sikon yang sama. Penolakan pernerintah Indonesia dan Filipina telah disampaikan pada Inggris namun gagal menernukan perumusan, akibatnya timbul ketegangan. Dengan adanya ketegangan tersebut kemudian diadakan pertemuan antara Indonesia, persekutuan Tanah Melayu dan Filipina. Sementara sekretaris Jenderal PBB membentuk Missi Malaysia untuk mengadakan penyelidikan di Sabah dan Serawak untuk memastikan kehendak rakyat di kedua daerah tersebut. Hasil penelitian Missi tersebut adalah bahwa sebagian rakyat Sabah dan Serawak menyetujui pembentukan Federasi Malaysia.

Pada tanggal 16 Nopember 1963 terjadilah Proklamasi pembentukan federasi Malaysia. Keesokan pada tanggal 17 September 1963 pernerintah Indonesia memutuskan hubungan diplomatik dengan Malaysia. Di Malaysia sendiri sebagian partai politik menentang rencana pembentukan federasi. Bahkan pada tanggal 8 Desember 1963 M. Azyhari memimpin rakyat Brunai dipengasingan memproklamasikan berdirinya negara kesatuan Kalimantan Utara (NKKU) yang meliputi Sabah, Brunai dan Serawak.

Pemerintah Indonesia menyokong Proklamasi dari Azyhari dan Presiden Sukarno dalam apel suka relawan di Jakarta menyatakan akan membantu rakyat Kalimantan Utara. Keadaan makin meruncing, kemudian pada tanggal 3 Mei 1964 diadakan apel besar sukarelawan lagi. Pada kesempatan itu Presiden Sukarno mencanangkan Dwi Komando Rakyat (Dwikora) yaitu :

a.     Perhebat Pertahanan Republik Indonesia.

b.     Bantu perjuangan revolusioner rakyat‑rakyat Malaya, Singapura, Sabah, Serawak dan Brunai untuk membubarkan Negara Boneka Malaysia.

Pada tanggal 20 Mei 1964 di syahkan pembentukan Brigade Sukarelawan tempur Dwikora yang dipimpin oleh Komando Sabirin Mukhtar. Pada tingkat pusat dibentuk Komando operasi tertinggi (KOTI), sedangkan untuk wilayah Indonesia bagian barat dibentuk Komando siaga. Dengan meningkatnya operasi militer Komando siaga disempurnakan menjadi Komando Mandala siaga (Kolaga)yang membawahi Komando Mandala I dan II. Pasukannya terdiri dari beberapa kesatuan yang terdapat di ABRI. Diantaranya adalah brigif‑ 5 Kodam VII / Diponegoro.

Brigif ‑ 5 dipimpin oleh Kolonel Sujono dengan kekuatan 3.050 orang bertugas di Kalimantan Barat dalam rangka operasi di perbatasan. Pada bulan Maret 1965 kekuatan Brigade Infanteri ‑5 ditambah I Batalyon pimpinan Mayor B. Yudo Darmojo. Sementara itu pendekatan secara diplomasi terus dilakukan. Pada tanggal 20 Juni 1964 berlangsung Konferensi tingkat tinggi tiga negara di Tokyo. Presiden Philipina Macapagal dalam KTT mengusulkan supaya dibentuk komisi perdamaian Asia Afrika dengan anggota empat negara. Presiden Sukarno menyetujui usul tersebut, kemudian ketiga kepala pemerintah mengintruksikan kepada Menteri Luar Negeri  masing ‑ masing untuk mempelajari usul ‑ usul tersebut. Namun akhirnya Konferensi tingkat tinggi Tokyo itu tidak menghasilkan perdamaian.

Sementara itu di ibukota RI Jakarta timbul peristiwa pernberontakan G 30 S/PKI pada tanggal 1 Nopember 1965. Pemberontakan G 30 S / PKI telah memakan korban beberapa pimpinan AD. Namun dengan cepat telah berhasil ditumpas, kemudian lahirlah Orde Baru.

Pada masa pemerintahan Orde Baru, politik konfrontasi ditinjau kembali. Sesuai dengan program kabinet Ampera bahwa politik luar negeri Indonesia adalah bebas dan aktif, maka oleh pernerintah Orde Baru dimulailah kontak‑ kontak diplomatik untuk memulihkan hubungan baik antara Indonesia dan Malaysia. Pada tanggal 11 Agustus 1966 di Jakarta di tanda tangani naskah persetujuan pemulihan hubungan baik antara Indonesia dan Malaysia oleh Wakil PM / Menlu Malaysia Tun Abdul Rozak dan Menteri utama Bidang Politik / Menteri Luar Negri Indonesia Adam Malik. Dengan demikian konfrontasi terhadap Malaysia telah berakhir.

Sumber : http://www.kodam4.mil.id/poradvi/dwikora.html