Warga Perbatasan Masih Setia Pada NKRI
Bupati Marthin Billa mengatakan kedatangan Gubernur bersama Pangdam
VI/TPR merupakan yang pertama kali sejak Indonesia merdeka lebih dari 60
tahun. Hal itu terjadi karena terbatasnya sarana transportasi dan
berbagai hal lain yang menghambat untuk mencapai wilayah tersebut.
Tidak berlebihan jika Marthin Billa menilai kedatangan Gubernur dan
Pangdam VI/TPR itu bisa mejadi tonggak sejarah di kawasan perbatasan,
khususnya di daerah Long Nawang yang diharapkan sebagai cikal bakal
kesungguhan Pemprov Kaltim untuk membangun perbatasan.
Daerah Apokayan, kata Marthin merupakan daerah awal berkembangnya Suku Dayak Kenyah di Kalimantan dan merupakan kawasan strategis karena berbatasan langsung dengan Negara tetangga Malaysia.
Berbagai potensi yang terkandung di daerah itu hingga kini belum bisa dimanfaatkan dengan baik, akibat terbatasnya sarana dan prasarana penunjang, berupa infrastruktur, Sumber Daya Manusia dan berbagai sarana dasar lainnya.
“Untuk itu dengan kedatangan bapak gubernur dan Pangdam ini kita semua berharap menjadi titik awal percepatan pembangunan kawasan perbatasan yang lebih baik sehingga apa yang dicita-citakan sebagai beranda depan negara benar-benar jadi kenyataan,” kata Marthin Billa.
Menurut Marthin, kecintaan warga Apokayan pada NKRI tidak diragukan karena sejak masa kemerdekaan warga setempat juga ikut menumpas penjajahan Jepang yang menduduki wilayah itu, bahkan pada masa perjuangan Dwikora (Dwi Komando Rakyat) daerah tersebut menjadi markas terdepan pasukan TNI untuk melawan musuh yang pada saat itu dikenal dengan sebutan “Ganyang Malaysia”.
Padahal jika melihat kondisi dan keadaan selama ini, bisa saja warga Apokayan menjalin kerjasama dengan warga Malaysia untuk berbagai tujuan tertentu, namun besarnya kecintaan warga terhadap NKRI telah membendung niatan itu.
Sementara itu, Awang Faroek menyambut baik enam permintaan warga Apokayan yang disampaikan secara santun sebagai ungkapan keinginan masyarakat yang ingin maju dan sejajar dengan daerah lain di Kaltim.
Pertama kali, Awang langsung minta kepada Pemkab Malinau untuk segera memperpanjang landasan pacu Lapter Long Ampung sehingga dapat didarati pesawat minimal jenis ATR-300, karena potensi daerah tersebut dapat dijual baik berupa kebudayaan, kerajinan dan berbagai potesi ekonomi lainnya.
Bahkan Awang juga berjanji untuk memperjuangkan anggaran yang lebih besar untuk kawasan perbtasan baik melalui APBD maupun APBN, sehingga percepatan pembangunan wilayah tersebut dapat jadi kenyataan.
Menyinggung tentang enam permintaan warga dalam orasi, menurut Awang satu hal yang wajar dan sebagian sudah dilakukan baik pada anggaran 2008 dan 2009, yakni pembangunan jembatan untuk ruas jalan Long Ampung-Long Nawang masing-masing dengan dana Rp10,25 miliar pada 2008 dan Rp27,397 miliar untuk 2009.
Selanjutnya Pembangunan jalan perbatasan negara Sungai Pengian-Long Nawang-Long Ampung dengan dana Rp10,5 miliar pada 2008 dan untuk 2009 disiapkan anggaran Rp4,3 miliar. Selanjutnya pembangunan jalan Long Ampung-Sungai Barang yang merupakan luncuran anggaran 2007 ke 2008 Rp5 miliar dan pada proyek yang sama pada 2008 juga dianggarkan Rp10,25 miliar.
Pembangunan jalan dan jembatan perbatasan Malinau-Simanggaris Rp76,271 miliar pada 2008 dan 2009 dianggarkan Rp26,674 miliar. Pembangunan jalan Tanjung Lapang-Pulau Sapi-Long Alango pada 2008 Rp28,651 miliar dan Rp8 miliar untuk 2009.Demikian juga penanganan longsoran ruas jalan Malinau-Simanggaris dianggarkan Rp2 miliar untuk tahun ini.
“Tentunya kita akan terus berjuang untuk meningkatkan total anggaran dan program pembangunan di wilayah perbatasan baik melalui APBD Kaltim maupun APBN, karena tanggung jawab pembangunan perbatasan harus dilakukan bersama,” kata Awang.
Sebagi bukti besarnya perhatian Pemprov Kaltim terhadap pembangunan perbatasan, kata Awang sejak 2009, telah dibentuk lembaga tersendiri, yakni Badan Perbatasan, Pedalaman dan Daerah Terpencil yang diharapkan dapat lebih fokus mengurus kawasan perbatasan, pedalaman dan terpencil yang selama ini kondisinya masih terisolir.
Menyinggung tentang sarana pendidikan dan kesehatan, menurut Awang merupakan salah satu prioritas pembangunan Kaltim dalam lima tahun ke depan yakni dengan menggalakan berbagai program berupa pelayanan kesehatan, khususnya di Puskesmas selama 24 jam dan membuka Puskesmas plus dengan layanan rawat inap.
Melalui program itu, nantinya sejumlah Puskesmas akan diperkuat minimal dua dokter dan tenaga perawat lebih memadai. Guna mendukung program itu Kaltim juga telah menyisihkan sekutar Rp94,2 miliar untuk beasiswa kepada seluruh warga Kaltim yang tidak mampu dan berprestasi serta untuk warga pedalaman dan perbatasan.
“Bagi warga perbatasan dan pedalaman yang ingin sekolah dokter daan lain-lain dapat mendaftarkan diri melalui Pemkab masing-masing namun dengan catatan harus kembali ke daerah asal untuk mengabdi pada masyarakat,” ujarnya.
Kaltim juga sudah melakukan komitmen untuk menganggarkan dana pendidikan minimal 20 persen dari total anggaran pembangunan Kaltim setiap tahun dan untuk tahun ini angkanya mencapai lebih dari Rp4 triliun.
Sementara itu soal sarana komunikasi berupa telepon seluler, menurut Awang akan diupayakan dengan menggandeng pihak swasta untuk membangun jaringan di wilayah itu, sehingga warga Apokayan dan sekitarnya tidak terisolir soal sarana telekomunikasi.
Sumber : http://indonesia.go.id/in/kementerian/kementerian/846-pendidikan.html
Tidak ada komentar:
Posting Komentar